Tahukah bahwa pemerintah memungut berbagai jenis pajak dari warganya, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN)? Penerimaan pajak ini nantinya digunakan untuk mendanai fasilitas umum. Kini, pajak ini dimasukkan sebagai salah satu alat kebijakan fiskal.
Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal?
Kebijakan fiskal adaah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menjaga pengeluaran dan penerimaan fiskal nasional (dalam bentuk pajak). Atau suatu bentuk strategi. Tetap stabil.
Kebijakan perpajakan diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan mendelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Bendahara, Menteri Keuangan.
Contoh kebijakan fiskal dan moneter nasional yang bertujuan untuk mengelola keuangan pemerintah dan menjaga kondisi perekonomian yang stabil. Penetapan suku bunga merupakan salah satu contoh kebijakan moneter bank sentral.
Kebijakan moneter saat ini terbatas pada pengaturan pengeluaran pemerintah dan alokasi sumber pendapatan. Alokasi belanja pemerintah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Peruntukan Provinsi (APBN).
Penerapan kebijakan moneter yang paling tepat di negara berkembang ditunjukkan dengan langkah peningkatan investasi melalui langkah pembentukan modal. Produksi dalam negeri diperkirakan akan meningkat seiring dengan banyaknya investasi yang dilakukan.
Hal ini pada akhirnya mengarah pada pembangunan yang lebih optimal dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Di sisi lain, kebijakan moneter di negara maju lebih menekankan pada mekanisme pembentukan pendapatan nasional, sehingga negara dapat berperan penting dalam mempengaruhi arus perekonomian.
Beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar istilah kebijakan moneter. Beberapa orang menganggap kedua istilah ini memiliki arti yang sama. Sebenarnya terdapat perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang perlu dipahami.
Kebijakan moneter ditentukan oleh bank sentral dan kebijakan fiskal ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. moneter mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran kas negara.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Penerapan instrumen kebijakan fiskal oleh pemerintah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:
1. Memperluas Peluang Kerja
Tujuan penerapan kebijakan fiskal adalah untuk memperluas peluang kerja di masyarakat dengan cara menggerakkan pos pengeluaran serta penerimaan di dalam APBN. Dengan menggerakkan pos APBN maka investasi semakin besar hingga meningkatkan output nasional.
2. Menjaga Stabilitas Harga Komoditas dan Menekan Laju Inflasi
Kebijakan fiskal diatur oleh pemerintah demi menjaga stabilitas harga-harga komoditas secara umum serta mengontrol laju inflasi. Untuk mencapai tujuan ini, maka pemerintah akan menggunakan instrumen kebijakan fiskal berupa penetapan pajak komoditas dan pajak langsung progresif.
3. Meningkatkan Pendapatan Nasional
Kondisi perekonomian yang kurang baik bisa diatasi salah satunya dengan menerapkan instrumen kebijakan fiskal.
Untuk memperbaiki perekonomian negara, maka pemerintah akan mengatur jumlah transfer pemerintah (Tr), besar konsumsi pemerintah (G) serta besar pajak (Tx) yang masuk ke dalam APBN negara. Pengaturan pos-pos ini akan meningkatkan pendapatan nasional (Y).
4. Memperbaiki Distribusi Pendapatan Nasional
Salah satu persoalan yang dialami di banyak negara adalah ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Ketika pendapatan timpang akan menyebabkan jurang kemiskinan semakin lebar.
Agar distribusi pendapatan nasional lebih merata, maka pemerintah harus menerapkan instrumen kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah adalah dengan meratakan pembangunan di berbagai wilayah, investasi berimbang di banyak sektor dan berbagai wilayah negara.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Instrumen kebijakan fiskal merupakan sektor yang digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal agar perekonomian makro tetap stabil. Ada tiga instrumen yang digunakan meliputi pengaturan sistem perpajakan, politik anggaran dan pinjaman pemerintah.
1. Politik Anggaran
Politik anggaran menjadi instrumen kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah yang terdiri dari anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Untuk jenis anggaran berimbang, maka pemerintah akan mengatur pos pengeluaran APBN sama besarnya dengan pos penerimaan.
Ada dua tujuan utama yang dapat dicapai dengan bentuk anggaran berimbang yakni kepastian anggaran serta peningkatan disiplin. Sementara itu anggaran tidak berimbang terdiri dari anggaran surplus dan anggaran defisit.
Jenis anggaran surplus merupakan anggaran dengan pos penerimaan lebih banyak dibandingkan pos pengeluaran. Sebaliknya, jenis anggaran defisit merupakan anggaran dengan pos pengeluaran lebih banyak dibandingkan besar pos penerimaan.
Umumnya, pemerintah akan memilih pos defisit ketika ingin memacu pertumbuhan ekonomi. Sementara anggaran surplus dipilih pemerintah ketika ingin menekan laju inflasi.
2. Sistem Perpajakan
Instrumen kebijakan fiskal berikutnya yang menjadi andalan pemerintah adalah pengaturan tarif pajak. Besaran tarif pajak disesuaikan oleh kondisi perekonomian yang ada di negara tersebut.
Apabila pemerintah ingin menggerakkan kondisi perekonomian yang sedang lesu, meningkatkan daya beli di masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja maka pemerintah akan menurunkan tarif pajak.
Sementara itu, jika kondisi sedang inflasi dan pemerintah harus memperbesar kas negara untuk penyelenggaraan program maka tarif pajak akan dinaikkan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan sistem perpajakan.
3. Pinjaman Pemerintah
Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) ataupun obligasi bagi warna negara. Surat Utang Negara (SUN) merupakan surat berharga yang dikeluarkan pemerintah berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran pokok dan bunga oleh negara.
Salah satu produk dari instrumen kebijakan fiskal satu ini berupa Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang dijual belikan di pasar saham sebagai produk investasi. Di dalam SBN tersebut tertera informasi besar pokok utang, bunga dan masa berlakunya.
YUK BERKOMPETISI DAN BERPRESTASI
Halo pelajar Indonesia, Ayo uji kompetensimu sekarang juga dengan mengikuti Kompetisi Online dan manfaatkan kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional! Sertai tantangan ini untuk mengasah keterampilan, memperluas pengetahuan, dan membangun jaringan yang berharga. Ada banyak sekali kompetisi nasional dan internasional yang tersedia setiap bulannya hanya di Kompetisi.in.
LEMBAGA PENYELENGGARA LEGAL DAN TERDAFTAR DI KEMENKUMHAM HINGGA PUSPRESNAS
Lembaga penyelenggara kompetisi sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0056982-AH.114 Tahun 2020 serta telah terkurasi sistem puspresnas di https://simt.kemdikbud.go.id/kurasi. Kami sudah berpengalaman sejak tahun 2019 dan sudah melahirkan banyak alumni berprestasi di tingkat nasional hingga internasional loh!!. Yuk buruan tunggu apa lagi segera gabung di Kompetisi.in
TEMUKAN MATERI DAN BIMBEL TERUPDATE
Hayo, siapa yang lagi bingung sama materi belajar di sekolah? Yuk belajar materi tambahan secara online di Website Belajaria!. Belajar bisa kapanpun dan dimanapun. Eits, Kalau masih bingung jangan khawatir!. Ada carilesprivat.com dan lesprivatsidoarjo.com yang siap membantu kalian belajar dengan tentor yang kompeten, komunikatif, dan berpengalaman loh!. Tunggu apa lagi? Yuk join sekarang! Ada FREE BIAYA PENDAFTARAN dan FREE SATU BULAN LES juga sebelum kuota terpenuhi.
PLATFORM KOMPETISI ONLINE PERTAMA DI INDONESIA
Yuk ikuti kompetisi online yang terdaftar dan legal di kompetisinasional.com, olimpiadekita.com, pusatbelajar.online, kompetisionline.com, kompetisi.co.id, ajangjuara.com, dan olimpiade.in pasti deh bakal berkesan dan semangat terus untuk berprestasi!! Yuk daftar di kompetisi.in!