Materi :
Pembentukan Pemerintahan Awal
Sub Materi :
1. Proklamasi dan Pembentukan Struktur Pemerintahan Awal
2. Proses pemerintahan NKRI
3. Peran PPKI dalam Pembentukan Pemerintahan
Pengantar Materi
Pembentukan pemerintahan Indonesia yang awal dimulai pasca-proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang membentuk struktur pemerintahan dan menunjuk pejabat negara. Sidang-sidang PPKI menghasilkan pengesahan UUD 1945, pemilihan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi, serta pembentukan badan legislatif sementara, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Proklamasi dan Pembentukan Struktur Pemerintahan Awal
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengambil langkah strategis untuk membentuk pemerintahan yang sah.
Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Selain itu, mereka memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjadi lembaga legislatif sementara.
1. Tugas Awal Pemerintahan Baru
Setelah struktur dasar pemerintahan terbentuk, tantangan utama Indonesia adalah menjalankan fungsinya di tengah situasi yang tidak menentu. Pemerintah harus segera mengatasi masalah internal, seperti membentuk lembaga negara, dan menghadapi ancaman eksternal dari luar.
Langkah-langkah awal yang diambil meliputi:
- Membentuk departemen-departemen untuk mengelola urusan administratif.
- Menyusun peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945.
- Mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia secara internasional untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan.
2. Peran KNIP dalam Pemerintahan Awal
Sebagai pengganti lembaga legislatif sementara, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) memiliki peran penting dalam membantu pemerintahan. Fungsinya tidak hanya memberi masukan, tetapi juga menjalankan tugas legislatif. Ini memungkinkan perwakilan rakyat turut serta dalam pembuatan kebijakan.
Pada Oktober 1945, dibentuk Kabinet Presidensial dengan Soekarno sebagai kepala pemerintahan. Kabinet ini terdiri dari tokoh-tokoh kunci seperti Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, yang bertugas menjalankan pemerintahan selama masa transisi.
3. Tantangan Eksternal: Agresi Militer Belanda
Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda kembali ke Indonesia pada 21 Juli 1947 dengan melancarkan agresi militer untuk merebut kembali kekuasaannya.
Pemerintah Indonesia, di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta, merespons dengan melakukan diplomasi internasional, termasuk membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya ini berhasil menekan Belanda untuk berunding.
Melalui serangkaian perundingan, seperti Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Pengakuan ini secara formal diberikan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), yang kemudian melebur menjadi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.
Proses pemerintahan NKRI
1. Pengesahan UUD 1945 serta pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Pada 18 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan dan mengesahkan Undang-undang Dasar (UUD). Rapat pertama diadakan di Pejambon (sekarang Gedung Pancasila). Sidang pleno dibuka dipimpin Soekarno. Saat sidang ada revisi draf Pembukaan UUD di dalam Piagam Jakarta. Terjadi kelahiran rumusan teks Pancasila yang disahkan di sidang PPKI 18 Agustus 1945. Saat itu juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara aklamasi terpilih Soekarno sebagai Presiden RI dan Moh Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah
Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 dibahas hasil kerja Panitia Kecil pimpinan Otto Iskandardinata. Hasil keputusan Panitia Kecil adalah pembagian wilayah NKRI menjadi delapan provinsi. Panitia Kecil bertugas merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan pejabatnya. Disepakati pembagian departemen atau kementerian menjadi 12.
3. Pembentukan badan-badan negara
Pada sidang PPKI 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusat di Jakarta. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. Melalui Maklumat Wakil Presiden No. X, KNIP yang semula pembantu presiden menjadi badan negara yaitu MPR dan DPR meski sementara.
4. Pembentukan Kabinet
Presiden membentuk kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno sendiri pada 2 September 1945. Dalam kabinet ini para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau kabinet Presidensial.
5. Pembentukan berbagai partai politik
Sidang PPKI 22 Agustus 1945 memutuskan pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Setelah Wakil Presiden mengeluarkan maklumat pada 3 November 1945, berdirilah partai-partai politik di NKRI.
6. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia
Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkal dari maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada sidang PPKI 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dar Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP).
Peran PPKI dalam Pembentukan Pemerintahan
PPKI dibentuk untuk mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan dan kebutuhan-kebutuhan Indonesia pasca-kemerdekaan. PPKI menjadi momentum kunci pembentukan pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.
Hasil Sidang PPKI (18-22 Agustus 1945)
- Pengesahan Konstitusi: Mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, termasuk penyesuaian pada sila pertama Pancasila dari bunyi syariat Islam menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Pembentukan Struktur Negara: Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Menetapkan 12 departemen (kementerian) beserta menterinya.
- Pembentukan Alat Kelengkapan Negara: Menunjuk para menteri untuk mengisi kementerian yang dibentuk, seperti Menteri Dalam Negeri (Wiranata Kusumah), Menteri Luar Negeri (Ahmad Subardjo), dan Menteri Kehakiman (Dr. Soepomo).
Simpulan Materi
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memiliki peran krusial dalam membentuk pemerintahan awal Indonesia setelah proklamasi. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengesahkan UUD 1945, memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan legislatif sementara. Selain itu, pemerintahan awal segera membentuk departemen-departemen, menetapkan delapan provinsi, dan membentuk kabinet untuk menjalankan administrasi negara. Perkembangan ini juga termasuk pembentukan partai politik dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang semuanya menjadi langkah penting dalam membangun struktur dan sistem negara.
Latihan Soal
Soal Pilihan Ganda
Lembaga yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan dan membentuk pemerintahan awal Indonesia adalah…
A. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
C. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI)
D. Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dan memilih dua tokoh ini sebagai Presiden dan Wakil Presiden…
A. Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin
B. Soekarno dan Mohammad Hatta
C. Jenderal Soedirman dan Cut Nyak Dien
D. Ki Hajar Dewantara dan Dewi Sartika
Berikut ini yang merupakan salah satu tugas awal pemerintahan baru Indonesia setelah kemerdekaan adalah…
A. Melawan agresi militer Belanda
B. Mengadakan Pemilihan Umum pertama
C. Membentuk departemen-departemen untuk mengelola urusan administratif
D. Menguasai seluruh wilayah Indonesia secara militer
Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI memutuskan untuk membentuk…
A. Kabinet presidensial
B. Partai Nasional Indonesia (PNI)
C. Komite Nasional Seluruh Indonesia
D. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Langkah awal yang diambil pemerintah Indonesia untuk menanggapi agresi militer Belanda adalah…
A. Melancarkan serangan balik secara militer
B. Membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
C. Membentuk kabinet baru
D. Meminta bantuan militer dari negara lain
Soal Essay
Jelaskan peran penting PPKI dalam pembentukan pemerintahan awal Indonesia.
Sebutkan tiga hasil keputusan penting dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Jelaskan peran KNIP dalam sistem pemerintahan awal Indonesia.
Jelaskan mengapa pembentukan departemen-departemen dan pembagian wilayah menjadi delapan provinsi merupakan langkah penting bagi pemerintahan baru.
Apa yang memicu Agresi Militer Belanda dan bagaimana pemerintahan Indonesia menghadapinya?
Ingin Kembangkan Prestasi dan Kemampuanmu?
Yuk! Ikutan kompetisi online gratis dan terpercaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Profesional dan terdaftar di SIMT PUSPRESNAS berikut ini:
Nama Lembaga |
Website |
Tingkat Kompetisi |
Bukti Kurasi |
|---|---|---|---|
Mengapa Harus Daftar Kompetisi Kami?
Pendaftaran Gratis
Pendaftaran Kompetisi dan Olimpiade GRATIS tanpa syarat apapun.
Apresiasi Juara Gratis
Apresiasi juara juga GRATIS tanpa perlu membayar klaim hingga ratusan ribu loh.
Beasiswa hingga Kuliah
Tersedia Beasiswa Khusus Alumni yang diberikan hingga kuliah loh!.
Pendukung Japres & SNBP
Piagam bisa digunakan untuk Jalur Prestasi, Beasiswa dan SNBP loh.
Sudah Ribuan Alumni
Sudah diikuti banyak alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri.
Dikelola secara Syariah
Pengelolaan hadiah dan apresiasi dikelola secara terpisah dan sesuai syariah.
Bantuan Kurasi Prestasi
Tersedia layanan bantuan dan panduan kurasi prestasi peserta loh.
Legalitas Terjamin
Lembaga penyelenggara telah terdaftar di kementerian dan SIMT Kurasi.
Tunggu apalagi? Ingin kejar tiket SPMB Jalur Prestasi atau SNBP di tahun depan? segera gabung dan daftarkan dirimu sekarang juga!. Prestasi itu tidak ada yang instan loh! Mulai dan persiapkan versi terbaikmu mulai dari sekarang juga!.